Menampilkan 13 Hasil
Artikel

Mengenal 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Sejarah Lahirnya Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sebagai institusi nasional hak asasi manusia di Indonesia, Komnas Perempuan menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini sendiri …

Artikel

Mendorong Peran Hakim Dalam Mencegah Perkawinan Anak

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Indonesia untuk Penghentian Anak  tahun lalu berhasil mendorong menaikkan batas usia menikah dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan dari 16 tahun untuk anak perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia menikah bagi anak laki-laki. Sayangnya, aturan di Indonesia masih memungkinkan pengadilan mengeluarkan dispensasi kawin bagi anak. Ini bisa memukul mundur perjuangan melindungi …

Artikel

Pentingnya Memenuhi Kebutuhan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Terutama Saat Pandemi

Sebuah studi baru mengungkapkan pentingnya memenuhi kebutuhan layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi wanita dan anak perempuan selama masa pandemi Covid-19 dan setelahnya. Dalam studi bernama “Adding It Up”, Guttmacher Institute mendokumentasikan kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi dari 1,6 miliar wanita berusia reproduktif (15-49) di 132 negara pada tahun 2019. Mereka menemukan bahwa sebanyak 218 …

Artikel

Pandemi Berkepanjangan, Perkawinan Anak Makin Meningkat

Pernikahan usia anak menjadi salah satu problem besar bagi bangsa Indonesia. Masih dalam suasana memperingati hari anak nasional seakan ternodai dengan persoalan pelik ini, bahkan kasus perkawinan usia anak cenderung meningkat seiring masa pandemi covid-19 yang seakan tiada akhir. Padahal peraturanya sudah jelas, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang …

Artikel

Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi menarik 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 pada rapat kerja pada Kamis (2/7/2020) lalu. Salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Penarikan RUU PKS tersebut disebut diklaim Badan Legislasi (Baleg) karena adanya sejumlah pasal pemidanaan pada RUU PKS yang …