YKP bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) yang didukung UNFPA sebagai bentuk partisipasi bersama-sama menjalankan sebuah program mengatasi persoalan perkawinan anak melalui pendidikan Kespro dengan pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku ( Behaviour Change Communication-BCC) yang diharapkan pendekatan ini dimulai dengan memberikan pengetahuan/penguatan kapasitas yang diperlukan untuk menciptakan sebuah kesadaran yang akan mempengaruhi perubahan …
YKP bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) yang didukung UNFPA sebagai bentuk partisipasi bersama-sama menjalankan sebuah program mengatasi persoalan perkawinan anak melalui pendidikan Kespro dengan pendekatan Komunikasi Perubahan Perilaku ( Behaviour Change Communication-BCC) yang diharapkan pendekatan ini dimulai dengan memberikan pengetahuan/penguatan kapasitas yang diperlukan untuk menciptakan sebuah kesadaran yang akan mempengaruhi perubahan …
Dengan disyahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana di dalamnya mengatur batas usia menikah untuk anak perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19, tidak serta merta menekan kasus perkawinan anak di Indonesia. Data tahun 2018, menunjukkan masih terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak …
Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang No 36 tentang Kesehatan yang memiliki bab khusus terkait kesehatan reproduksi, yaitu Bab IV bagian keenam. Agar kebijakan ini dapat dilaksanakan, maka dibutuhkan peraturan pemerintah (PP) dan kebijakan turunannya. Sehingga pada tahun 2014 dikeluarkan PP 61 tentang Kesehatan Reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam Pasal 71 …
