Menampilkan 40 Hasil
Artikel

Bansos Bikin Heboh: Vasektomi Jadi Syarat, Apa Kabar Hak Kesehatan Reproduksi ?

Usulan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi agar vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa menuai kontroversi yang luas. Banyak pihak menilai kebijakan ini diskriminatif, terlalu ekstrim dan berpotensi melanggar hak kesehatan reproduksi (Kespro) dan hak asasi manusia (HAM) terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.  Kebijakan ini diumumkan pada April 2025 dalam …

Artikel

Kekerasan Seksual Bisa Terjadi Dimana Saja! Termasuk di Layanan Kesehatan!

Kasus kekerasan seksual oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter, telah menjadi masalah serius dan marak terjadi di Indonesia dan beberapa waktu yang lalu kembali terjadi.  Komnas Perempuan mencatat bahwa dari 15 kasus kekerasan seksual di fasilitas kesehatan selama 2020-2024, sekitar 9 kasus melibatkan dokter sebagai pelaku, dengan jenis kekerasan mulai dari pelecehan hingga pemerkosaan. Selain dokter, …

Artikel

Ilusi Kebaruan Peraturan Menteri Kesehatan No.02 Tahun 2025

Regulasi Berbahaya yang Memukul Mundur Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi  Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan Adil dan Inklusi Secara substansi, PMK No.2 Tahun 2025 ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat 4 UU Kesehatan No.17  Tahun 2023, yang mengamanatkan Negara–baik Pemerintah Pusat maupun Daerah–wajib menyediakan  layanan kesehatan primer dan lanjutan bagi masyarakat rentan dengan …

Artikel

Cek Kesehatan Gratis Harus Inklusif Serta  Menjangkau Perempuan Rentan dan Marginal 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat mulai usia dini hingga lanjut usia. Karena itu, program cek kesehatan gratis harus dapat diakses masyarakat luas. encana pemerintah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari program Quick Win pemerintahan Prabowo-Gibran mulai Februari 2025 mendatang, diharapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat rentan dan marginal, yang selama ini kesulitan mengakses layanan …

Artikel

5 Alasan Kenapa RUU KIA Dianggap Problematik

Para aktivis memberikan catatan kritisnya terhadap draft RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Catatan kritis tersebut antaralain, tentang ibu yang seolah-olah diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab pada anak. Ini bisa menyebabkan langgengnya konsep ibuisme. Juga minimnya pelibatan organisasi yang memperjuangkan perempuan dalam penyusunan RUU ini. Kejar tayang pembahasan Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan …