““Kesehatan Reproduksi dan Revolusi Digital: Saatnya Bergerak Maju!” Memasuki usia ke 24 tahun di tahun 2025 ini, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dituntut semakin matang dan semakin kuat dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak semua individu terkait seksualitas dan Kesehatan reproduksinya. Tentu saja ini bukan perkara yang mudah, dimulai pergeseran pada situasi politik baik di Indonesia maupun …
Kenyataan yang ada saat ini, ketika kita berbicara seputar kesehatan reproduksi (Kespro) maka kebanyakan yang muncul Kespro pada perempuan dan tidak banyak yang mengangkat Kespro pada laki-laki, kalaupun ada kebanyakan mengangkat perbedaan aspek biologis antara perempuan dan laki-laki, dimana perbedaan biologis bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perkembangan perilaku yang khas laki-laki atau khas perempuan. …
Usulan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi agar vasektomi menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa menuai kontroversi yang luas. Banyak pihak menilai kebijakan ini diskriminatif, terlalu ekstrim dan berpotensi melanggar hak kesehatan reproduksi (Kespro) dan hak asasi manusia (HAM) terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kebijakan ini diumumkan pada April 2025 dalam …
Kasus kekerasan seksual oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter, telah menjadi masalah serius dan marak terjadi di Indonesia dan beberapa waktu yang lalu kembali terjadi. Komnas Perempuan mencatat bahwa dari 15 kasus kekerasan seksual di fasilitas kesehatan selama 2020-2024, sekitar 9 kasus melibatkan dokter sebagai pelaku, dengan jenis kekerasan mulai dari pelecehan hingga pemerkosaan. Selain dokter, …
