Komnas Perempuan telah mencatat dalam CATAHU (Catatan Tahunan) tahun 2023 terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2022. Jenis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal berdasarkan angka pengaduan Komnas Perempuan dan Lembaga Layanan masih memiliki angka tinggi dan kekerasan terhadap istri merupakan jumlah tertinggi, yakni 1.573 di lembaga layanan dan …
Layanan Aborsi Aman di Indonesia, Kenapa Susah Terwujud?
Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan hak dasar individu yang harus dipenuhi. Pembahasan Kesehatan Reproduksi memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari kesehatan alat reproduksi itu sendiri, kesehatan mental, fisik, dan psikis. Hal ini demi menjamin terwujudnya kualitas kehidupan generasi yang lebih baik. Kebijakan yang berkaitan dengan HKSR telah banyak diterbitkan oleh pemerintah. Mulai …
Nikah dan Punya Anak Itu Wajib Atau Pilihan?
Perempuan memiliki banyak peran dalam seluruh aspek kehidupan dan masyarakat. Mulai dari dari awal kehidupan manusia, perempuan sudah menjadi sosok penting yang perannya tidak bisa digantikan. Namun, hak perempuan untuk memilih dan memutuskan yang terbaik bagi dirinya masih menjadi hal yang sangat sulit untuk dipenuhi. Hak setiap individu termasuk perempuan seharusnya dapat dipenuhi tanpa adanya …
Yang Perlu Diketahui Tentang Bullying – PowerPuan
Di Indonesia terdapat 84,4 juta anak yang wajib untuk dilindungi, seperti yang sudah diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan tertera dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam undang-undang tersebut Negara wajib memenuhi hak-hak dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik, …
Peran Bidan Dalam Upaya Pemenuhan HKSR – PowerPuan
Perjuangan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang komprehensif dan inklusif merupakan perjalanan panjang yang masih belum selesai. Berbagai upaya telah dilakukan banyak organisasi dan masyarakat baik edukasi, advokasi, hingga terlibat dalam penyusunan kebijakan serta implementasinya. HKSR sebagai hak dasar individu ini tidak dilihat sebagai satu urgensi pada pemenuhan hak warga negara. Pemerintah merespon …