Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan mandat dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bersama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan setiap masyarakat. Terpenuhinya Kesehatan Seksual dan Reproduksi tidak hanya perihal informasi dan pendidikannya saja, namun harus secara komprehensif termasuk layanan yang berkualitas dan bermutu bagi seluruh masyarakat, seperti yang tertulis pada PP No. 61 …
DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Selasa, 6 Desember 2022 hari ini, padahal masih terdapat banyak pasal bermasalah yang bisa mengancam banyak masyarakat bahkan orang yang TIDAK MELAKUKAN KEJAHATAN. Sebelum pengesahan KUHP pada Selasa (6/12) ini, Komisi III DPR RI dan pemerintah telah mengambil keputusan tingkat I soal draft RKUHP. Mereka …
Pada Universal Periodic Review (UPR) siklus ke-3 yang digelar pada tahun 2017, terdapat setidaknya 9 rekomendasi yang berkaitan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi yang diberikan kepada Indonesia dalam momentum pertemuan negara-negara anggota PBB tersebut. Dari rekomendasi yang didapatkan, 4 rekomendasi telah diterima oleh delegasi negara Indonesia. Salah satu rekomendasi dari negara Kolombia, “Amplifikasi upaya-upaya …
Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai payung hukum yang menjamin pemenuhan hak bagi setiap korban kekerasan seksual telah hadir sebagai harapan bagi setiap masyarakat. Namun tentu saja setiap kebijakannya harus didukung oleh layanan yang terpadu dan komprehensif pula. Pada proses implementasinya, UU ini harus diperkuat dengan kebijakan pendukung …
