Dalam episode PowerPuan kali ini, pembawa acara Giska berdiskusi dengan Ika Ayu, direktur organisasi feminis Samsara dan koordinator Save All Women and Girls (SAWG). Dialog ini berpusat pada reformasi kebijakan kesehatan di Indonesia, terutama berfokus pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 terkait layanan kesehatan reproduksi dan hak-hak aborsi. Ika menekankan perlunya legislasi …
Podcast episode kali ini bersama Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan, Ibu Nanda Dwinta membahas masalah kritis dalam mengakses hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia, terutama dalam konteks Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi yang baru saja diberlakukan. Tuan rumah, termasuk perwakilan dari YK (Youth Coalition), menekankan berbagai hambatan dan pembatasan …
Pada 20 Februari 2025 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Regulasi ini merupakan kebijakan turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi, yang bertujuan untuk mempercepat implementasi …
Regulasi Berbahaya yang Memukul Mundur Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan Adil dan Inklusi Secara substansi, PMK No.2 Tahun 2025 ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat 4 UU Kesehatan No.17 Tahun 2023, yang mengamanatkan Negara–baik Pemerintah Pusat maupun Daerah–wajib menyediakan layanan kesehatan primer dan lanjutan bagi masyarakat rentan dengan …
