Menurunkan angka perkawinan anak menjadi salah satu target baik dalam RPJMN dari 11.72 % di tahun 2018 dan 8.74% di tahun 2024, serta target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030 menjadi 6.94%. Maka dalam upaya penghapusan praktik perkawinan anak dan mencapai target dalam SDGs diperlukan sebuah langkah konkrit …
Yayasan Kesehatan Perempuan dan Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang fokus pada pemenuhan HKSR Komprehensif melakukan audiensi untuk berupaya membangun komunikasi dengan perwakilan Kemenkes RI untuk mendapatkan informasi terkini terkait pembahasan pasal-pasal di dalam PP dan bisa memberikan dukungan atas Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Audiensi dilakukan …
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi yang sangat penting dalam upaya peningkatan sistem kesehatan di Indonesia. Namun, setelah satu tahun disahkan, tampaknya implementasi dari undang-undang ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Asas utama dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menekankan bahwa kesehatan mencakup aspek fisik, jiwa, dan sosial. Sebagai hak …
Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Adil Gender mengapresiasi disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Seribu Hari Pertama Kehidupan atau (UU KIA) yang disahkan DPR RI pada 4 Juni 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. Namun demikian, kami memiliki sejumlah catatan kritis terhadap muatan UU KIA tersebut yang …
