Pada 20 Februari 2025 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Regulasi ini merupakan kebijakan turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi, yang bertujuan untuk mempercepat implementasi …
“Saya senang bisa membantu perempuan lain untuk berdaya dan dapat menemukan informasi yang tepat untuk mendapatkan bantuan dan keamanan,” kata Faizah, seorang relawan komunitas perempuan dari Desa Bulubete, Sigi, Sulawesi Tengah. Faizah merupakan salah satu peserta aktif dalam program pelatihan untuk memperkuat respons masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG) di Palu dan Sigi, Sulawesi …
Praktik perkawinan anak di Indonesia masih marak kita temui baik di kota maupun di desa. Hal inimenjadi pekerjaan rumah bersama dan menjadi isu penting yang perlu diatasi. Angka perkawinananak di tingkat nasional saat ini trendnya terindikasi menurun namun beberapa provinsi di Indonesia masih cukup tinggi dan berada di atas angka nasional (11,21%). Pemerintah Indonesia menargetkan …
Dengan disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana di dalamnya mengatur batas usia menikah untuk anak perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19, tidak serta merta menekan kasus perkawinan anak di Indonesia. Data tahun 2018, menunjukkan masih terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia …
Jakarta, 7 Agustus 2024, Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai peraturan turunan dari UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. YKP memberikan perhatian khusus pada pengaturan kesehatan reproduksi yang diatur dalam Pasal 96 hingga Pasal 130 dari PP ini dan mengeluarkan tanggapan serta rekomendasi terkait beberapa aspek penting. …
