Industri Nikel, Transisi Energi, dan Kesehatan Reproduksi Perempuan: Catatan dari Diskusi YKP dan Mitra
Isu transisi energi dan hilirisasi nikel di Indonesia belakangan ini memang ramai dibicarakan, mulai dari soal pertumbuhan ekonomi hingga dampak lingkungan. Namun, ada satu sisi penting yang sering kali luput dari sorotan publik: bagaimana dampaknya terhadap kesehatan seksual dan reproduksi perempuan serta ketimpangan gender. Hal inilah yang menjadi sorotan utama dalam diskusi bertajuk “Dampak Industri Energi Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Serta Ketimpangan Gender dalam Konteks Perubahan Iklim” yang digelar oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) bekerja sama dengan ARROW (Asia Pacific Research and Resource Center for Women).
Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2026 dihadiri peserta luring maupun daring berlangsung selama sekitar tiga jam tersebut, dibahas hasil penelitian YKP yang dilakukan di Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada periode Januari hingga Juli.. Penelitian ini dipimpin oleh tim peneliti termasuk Dr. Iqlila Muzayana dari YKP dan Aster dari Kajian Gender UI, sekaligus menjadi momen diseminasi perdana bagi YKP untuk membuka ruang diskusi lintas jaringan advokasi.
Selain pemaparan hasil penelitian, diskusi yang dipandu oleh moderator Giska Ayu dengan sambutan pembuka dari pembina YKP, Rita Serena Kolibonso, juga menghadirkan perspektif kebijakan dan advokasi dari Reni Aryandani (advocacy campaigner dari Trend Asia) serta Armayanti Sanusi (Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan).
Kehadiran berbagai narasumber ini memperkaya pembahasan soal bagaimana arah kebijakan energi, hilirisasi, hingga perubahan iklim bersinggungan langsung dengan hak dasar perempuan dan ruang hidup masyarakat. Dari sisi kebijakan energi dan transisi menuju energi bersih, sorotan kritis juga mengarah pada tata kelola, transparansi perencanaan, serta keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (captive power plant / PLTU captive) yang menopang kawasan industri . Narasumber menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah sejak tahap perencanaan kebijakan agar dampak ekologis maupun sosial tidak terus berulang.
“Jadi jangan pernah tertipu dengan label kebijakan bersih, bersih, bersih, tapi ternyata dalamnya diselundupkan gimana caranya PLTU captive itu tumbuh subur.” — Narasumber Diskusi (Trend Asia)
Menariknya, diskusi ini tidak berhenti pada pemaparan data dan kritik kebijakan saja. Tim YKP juga menginformasikan penyusunan policy brief serta rencana audiensi dengan kementerian terkait—seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Kementerian ESDM—untuk menyuarakan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di wilayah pertambangan. Kolaborasi lanjutan antarjaringan, penyusunan kertas kebijakan bersama, hingga dorongan advokasi keadilan iklim juga menjadi agenda yang diharapkan terus bergulir.
Bagi kamu yang ingin mengikuti jalannya diskusi lengkapnya, tayangan kegiatan ini dapat disaksikan melalui kanal resmi YKP TV di tautan berikut:” Diskusi Penelitian Dampak Industri Energi terhadap Kespro”