Isu stunting masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Namun, di balik target penurunan angka prevalensi, ada berbagai persoalan sosial yang sering kali luput dari perhatian. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam upaya pencegahan stunting, tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada kondisi sosial, gender, dan kualitas hidup masyarakat, hal ini diutarakan oleh Gizka Ayu sebagai perwakilan YKP yang menjadi pembicara di acara Diskusi Publik, Diseminasi dan Pameran SINTESIS (Studi tentang Inklusivitas Teknologi dan Pemberdayaan dalam Intervensi Stunting), dimana program ini YKP bekerjasama dengan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada tanggal 20 Mei 2026 tersebut, YKP memaparkan proses pendampingan komunitas melalui program “Memperkuat Peran Kader dan Masyarakat dalam Penurunan Stunting”. Program ini dilakukan melalui berbagai pendekatan advokasi di lapangan, mulai dari koordinasi lintas sektor, penyusunan policy brief, focus group discussion (FGD) terkait pencegahan stunting dan kesehatan reproduksi, hingga penyebaran edukasi melalui media sosial dan leaflet di tingkat kelurahan. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi penggunaan data berbasis aplikasi digital untuk mendukung program pencegahan stunting.
YKP mencatat, sebanyak 67 orang perwakilan masyarakat mengikuti penguatan kapasitas terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) dan advokasi. Dari proses tersebut, sebanyak 53 peserta kemudian melakukan praktik advokasi di komunitas masing-masing dan berhasil menjangkau sekitar 917 warga masyarakat.
YKP juga menyoroti sejumlah tantangan yang ditemukan di tiga wilayah pendampingan. Salah satunya adalah isu kesehatan seksual dan reproduksi yang masih dianggap tabu di masyarakat. Selain itu, pemahaman terkait determinan sosial stunting dinilai masih rendah, baik di tingkat masyarakat maupun pemangku kebijakan. Faktor budaya, ketimpangan gender, hingga kondisi ekonomi keluarga juga disebut menjadi hambatan dalam implementasi program di lapangan.
YKP menilai, selama ini banyak program penanganan stunting masih berorientasi pada target cepat atau quick wins, seperti penimbangan rutin, pembagian makanan tambahan, dan dashboard data. Namun di lapangan, kader dan masyarakat justru menghadapi persoalan yang lebih kompleks, mulai dari harga pangan yang mahal, sanitasi yang buruk, hingga literasi digital yang belum merata. Bahkan, banyak kader kesehatan harus membagi waktu antara kerja sosial dan tanggung jawab domestik di rumah.
Melalui kegiatan ini, YKP mendorong agar pendekatan pencegahan stunting dilakukan secara lebih komprehensif dan berbasis komunitas. Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain penguatan peran kader, penyederhanaan sistem digital yang lebih ramah pengguna, penguatan layanan kesehatan yang inklusif, hingga reorientasi program dari pendekatan hilir menuju pencegahan dari hulu. Selain itu, integrasi kebijakan dengan konteks lokal dan kolaborasi lintas sektor juga dianggap penting agar program penurunan stunting lebih efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan diseminasi ini menjadi pengingat bahwa upaya penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan semata. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta kebijakan yang lebih sensitif terhadap persoalan sosial dan gender agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan setara.
