Podcast PowerPuan episode ini membahas pentingnya layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi (PMK 2/2025). Kak Dede, seorang aktivis disabilitas dan ketua dari sebuah organisasi yang berfokus pada kesehatan mental dan hak-hak disabilitas, menunjukkan adanya pengucilan dan diskriminasi historis yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Ia menyoroti bahwa banyak penyandang disabilitas yang tidak memiliki pemahaman dan akses terhadap pendidikan seksual, yang sering kali menyebabkan ketidaksetaraan kesehatan yang signifikan.
Diskusi ini juga mengkritisi PMK 2/2025 yang memperkuat stigma dan stereotip, terutama terkait kemampuan pengambilan keputusan bagi penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki disabilitas intelektual atau psikososial. Kak Dede menekankan perlunya proses pengambilan keputusan yang mendukung, bukan menggantikan pengambilan keputusan, dan menegaskan bahwa individu dengan disabilitas memiliki hak untuk mengambil keputusan atas tubuh mereka sendiri. Video ini menyerukan inklusivitas yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan dan pentingnya mempertimbangkan konteks historis dan pengalaman penyandang disabilitas dalam membentuk peraturan kesehatan.
Sorotan
📚 Kurangnya Pendidikan Seksual: Penyandang disabilitas, khususnya di Indonesia, sering kali tidak memiliki akses terhadap pendidikan seksual yang komprehensif, sehingga meningkatkan kerentanan mereka.
🏛️ Kritik terhadap PMK 2/2025: Peraturan baru ini tidak secara memadai memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi penyandang disabilitas dan melanggengkan stereotip yang berbahaya.
✊ Hak atas Keputusan Sendiri: Penyandang disabilitas harus memiliki otonomi untuk mengambil keputusan terkait tubuh mereka tanpa campur tangan pihak luar.
🚫 Stigma Historis: Pelecehan historis terhadap penyandang disabilitas, seperti sterilisasi paksa, menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan yang ada saat ini mengenai kesehatan reproduksi yang terus menstigmatisasi kelompok ini.
🏥 Kebutuhan akan Layanan Kesehatan yang Dapat Diakses: Banyak layanan kesehatan yang masih tidak dapat diakses dan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, yang harus diatasi dalam kebijakan-kebijakan yang akan datang.
⚖️ Advokasi untuk Perubahan: Seruan kepada pemerintah untuk melibatkan masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas dalam membentuk kebijakan dan peraturan kesehatan yang inklusif.
🤝 Pengambilan Keputusan yang Mendukung: Menekankan perlunya kerangka kerja pengambilan keputusan yang mendukung dan memberdayakan penyandang disabilitas, bukannya memaksakan keputusan kepada mereka.
Pembahasan Utama
🎓 Kurangnya Akses Pendidikan: Tidak adanya pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas menciptakan kesenjangan pengetahuan yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap pelecehan dan eksploitasi. Individu tanpa disabilitas sering kali mendapatkan pendidikan ini di usia dewasa, sementara penyandang disabilitas mungkin tidak akan pernah memahami hak-hak seksual dan reproduksi mereka. Kesenjangan ini dapat menyebabkan konsekuensi yang parah, seperti kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi dan peningkatan risiko kekerasan.
🌐 Keterbatasan Kebijakan: PMK 2/2025 dikritik karena tidak memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara memadai, terutama dalam hal persetujuan dan pengambilan keputusan atas tubuh mereka sendiri. Peraturan ini tampaknya memperkuat anggapan yang sudah ketinggalan zaman bahwa penyandang disabilitas tidak dapat memberikan persetujuan atau membuat keputusan sendiri, sebuah pandangan yang berbahaya dan secara faktual tidak benar.
⚖️ Hak atas Otonomi Tubuh: Kak Dede mengartikulasikan keyakinan yang kuat akan hak penyandang disabilitas untuk membuat pilihan tentang kesehatan dan reproduksi mereka. Prinsip ini sangat penting untuk martabat, otonomi, dan pengakuan bahwa setiap individu mampu membuat keputusan yang tepat.
🧠 Menantang Trauma Sejarah: Stigma yang terus berlanjut dari kekejaman masa lalu, seperti sterilisasi paksa dalam konteks eugenika, mempengaruhi sikap masyarakat saat ini terhadap penyandang disabilitas. Kesadaran akan sejarah ini sangat penting untuk merevisi kebijakan dan sikap yang masih memperlakukan penyandang disabilitas sebagai orang yang lebih rendah atau tidak mampu.
🏠 Aksesibilitas Layanan Kesehatan: Masih ada hambatan besar dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, termasuk ketidakterjangkauan fasilitas dan sikap negatif dari penyedia layanan kesehatan. Tanpa mengatasi ketidaksetaraan struktural ini, banyak penyandang disabilitas akan terus menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.
✉️ Advokasi untuk Keterlibatan dalam Pembuatan Kebijakan: Diskusi ini menyoroti kebutuhan mendesak bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk berkonsultasi dan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas ketika membuat kebijakan. Upaya kolaboratif seperti itu dapat memastikan bahwa kebutuhan dan pengalaman penyandang disabilitas tercermin secara akurat dalam peraturan kesehatan.
🤗 Mendorong Pengambilan Keputusan yang Mendukung: Ada pergeseran yang diperlukan menuju kerangka kerja pengambilan keputusan yang mendukung, beralih dari model-model yang membuat asumsi tentang ketidakmampuan berdasarkan status disabilitas. Hal ini berarti menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan bagi para penyandang disabilitas untuk mengambil keputusan yang tepat, bukannya mengasumsikan bahwa mereka tidak mampu.
Podcast ini secara efektif menyoroti isu-isu mendesak seputar hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi penyandang disabilitas, dengan menekankan seruan untuk melakukan perubahan yang berakar pada empati, pemahaman, dan pembuatan kebijakan yang inklusif. Hal ini sangat penting tidak hanya untuk menghilangkan hambatan yang ada, namun juga untuk menumbuhkan lingkungan di mana para penyandang disabilitas diberdayakan untuk mengadvokasi diri mereka sendiri. Dialog ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, namun juga untuk memobilisasi aksi menuju sistem layanan kesehatan yang lebih adil.
Untuk podcast lengkapnya bisa disimak di sini:
