Hilirisasi nikel dan transisi energi kerap dipandang sebagai langkah penting menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Namun, di balik perkembangan industri nikel, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri menghadapi berbagai perubahan lingkungan dan sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Bagi perempuan, dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap air bersih dan sumber penghidupan, tetapi juga menyangkut kesehatan seksual dan reproduksi serta pemenuhan hak-hak mereka.
Persoalan ini menjadi sorotan dalam penelitian Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dengan dukungan ARROW yang mengangkat tema “Merawat Kehidupan, Menghadapi Krisis Ekologi: Kerentanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Era Perubahan Iklim di Kawasan Industri Nikel Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia.”. Penelitian yang dilakukan di Desa Sawai dan Desa Weibulan, wilayah Lelilef, Halmahera Tengah, Maluku Utara, ini menyoroti bagaimana ekspansi industri nikel berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan, dinamika sosial masyarakat, serta meningkatnya kerentanan perempuan dalam mengakses layanan dan memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi.
Penelitian lapangan berlangsung pada Januari hingga Juni 2026 dengan menggunakan pendekatan kualitatif feminis. Sebanyak 41 orang terlibat sebagai subjek penelitian, terdiri dari 31 perempuan dan 10 laki-laki. Mereka berasal dari berbagai kelompok, mulai dari perempuan yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan, ibu hamil, ibu dengan anak balita, tenaga kesehatan, pemerintah desa dan daerah, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen kebijakan dan laporan terkait.
Ekspansi Industri Nikel dan Tantangan Akses terhadap Layanan Kesehatan
Halmahera Tengah menjadi salah satu wilayah penting dalam pengembangan industri hilirisasi nikel di Indonesia. Pertumbuhan kawasan industri dan fasilitas pengolahan nikel turut mengubah lanskap wilayah, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendorong pertambahan jumlah penduduk akibat masuknya pekerja dari berbagai daerah.
Namun, menurut paparan penelitian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas layanan kesehatan yang memadai. Halmahera Tengah disebut hanya memiliki satu rumah sakit yang berada di Kecamatan Weda, sementara wilayah Weda Tengah yang menjadi kawasan industri dengan kepadatan penduduk tinggi belum memiliki rumah sakit. Sebelas puskesmas memang tersebar di sejumlah kecamatan, tetapi kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas yang tersedia masih menghadapi keterbatasan untuk melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk pemeriksaan kehamilan, penanganan infeksi menular seksual, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi.
Perubahan lingkungan juga menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan oleh warga. Dalam temuan penelitian, masyarakat melaporkan perubahan kualitas air, penurunan kualitas udara, serta perubahan kondisi sungai dan wilayah pesisir yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.
Air Bersih Semakin Sulit, Beban Ekonomi Keluarga Bertambah
Salah satu temuan yang paling sering muncul dalam wawancara adalah perubahan kualitas air. Air yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dilaporkan menjadi keruh, berbau tidak sedap, dan terasa asin. Warga juga menyampaikan bahwa air sungai yang dahulu jernih kini berubah menjadi kecokelatan, bahkan ketika tidak sedang turun hujan.
Perubahan tersebut berdampak langsung pada aktivitas rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, hingga menjaga kebersihan diri dan keluarga. Ketika sumber air yang biasa digunakan tidak lagi dianggap layak, warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Berdasarkan keterangan informan dalam penelitian, setiap keluarga dapat mengeluarkan sekitar Rp600.000 hingga Rp1,3 juta per bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pengeluaran yang sebelumnya tidak sebesar itu kini menjadi tambahan beban ekonomi rumah tangga.
Penelitian juga mencatat pengalaman warga yang menyebut atap seng rumah mereka, yang sebelumnya dapat bertahan lebih dari sepuluh tahun, kini mengalami korosi hanya dalam waktu lima hingga tujuh bulan. Warga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas air hujan yang telah berubah. Temuan ini merupakan pengalaman dan dugaan yang disampaikan informan, sehingga masih diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan penyebabnya.
Seorang perempuan peserta diskusi kelompok di Desa Sawai menggambarkan perubahan kualitas air yang mereka alami:
“Kadang-kadang lumut sudah tumbuh di air yang keluar dari keran rumah kami. Hal itu sering terjadi, tetapi gejala yang paling sering kami alami adalah rasa gatal.”
Kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan lingkungan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, keluhan kesehatan yang disampaikan warga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perubahan kualitas air menjadi penyebab langsung gangguan kesehatan tertentu.
Selain persoalan air, warga juga menghadapi paparan debu dari jalanan, aktivitas pertambangan, dan emisi industri. Tenaga kesehatan yang menjadi informan turut menyampaikan adanya keluhan gangguan pernapasan, demam berdarah, dan tifus. Penelitian juga mencatat laporan mengenai meningkatnya kasus infeksi menular seksual di tengah perubahan sosial dan mobilitas penduduk yang tinggi.
Ketika Krisis Ekologi Menambah Beban Kerja Perempuan
Dampak perubahan lingkungan tidak berhenti pada persoalan kesehatan dan pengeluaran rumah tangga. Penelitian YKP ini menemukan bahwa perubahan akses terhadap sumber daya alam turut mengubah cara keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Lahan pertanian, sungai, dan wilayah pesisir yang sebelumnya menjadi sumber pangan, air, serta penghidupan masyarakat dilaporkan semakin sulit diakses. Ketika sumber daya tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan seperti sebelumnya, keluarga menjadi lebih bergantung pada pasar untuk membeli kebutuhan yang dahulu dapat diperoleh langsung dari alam.
Perubahan ini menambah beban kerja perempuan. Di tengah keterbatasan akses terhadap air bersih dan sumber pangan, perempuan tetap menjalankan tanggung jawab domestik, seperti mengurus rumah tangga, menyediakan makanan, mengasuh anak, mengambil air, serta merawat anggota keluarga yang sakit.
Pada saat yang sama, kesempatan perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan formal di sektor industri masih terbatas. Menurut paparan penelitian, dari sekitar 100.000 pekerja di sektor pertambangan, jumlah pekerja perempuan disebut kurang dari 500 orang. Angka tersebut merupakan data yang disampaikan dalam presentasi dan perlu dibaca sesuai dengan cakupan data yang digunakan penelitian.
Sebagian perempuan mencari penghasilan melalui sektor informal, seperti membuka usaha makanan, mengelola rumah kos, atau menjalankan usaha kecil lainnya. Namun, pekerjaan berbayar tersebut tidak serta-merta mengurangi tanggung jawab domestik yang selama ini mereka pikul.
Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembagian manfaat dan beban industrialisasi. Sementara aktivitas ekonomi berkembang, pekerjaan perawatan keluarga yang sebagian besar dilakukan perempuan tetap menjadi pekerjaan yang kerap tidak terlihat dan tidak memperoleh pengakuan ekonomi yang layak.
Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Perlu Mendapat Perhatian
Salah satu poin penting penelitian ini adalah bagaimana perubahan lingkungan dan dinamika sosial dapat beririsan dengan kerentanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan.
Dalam hasil penelitian, perempuan melaporkan berbagai persoalan kesehatan, termasuk keputihan, infeksi menular seksual, sifilis pada ibu hamil, dan HIV. Penelitian juga mencatat laporan mengenai kelahiran prematur serta bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, informan dari masyarakat dan pemerintah desa menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama di sekitar hunian pekerja dan permukiman baru.
Temuan-temuan tersebut tidak berarti bahwa seluruh persoalan kesehatan reproduksi itu disebabkan secara langsung oleh pencemaran lingkungan. Penelitian justru menekankan pentingnya memahami berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti perubahan kualitas lingkungan, mobilitas penduduk, kondisi sosial, ketimpangan gender, keterbatasan informasi, serta akses terhadap layanan kesehatan.
Tenaga kesehatan di Puskesmas Lelilef, misalnya, menyampaikan bahwa sifilis menjadi salah satu infeksi menular seksual yang paling sering ditemukan pada ibu hamil dalam data yang mereka tangani beberapa bulan terakhir. Mereka juga melaporkan adanya bayi yang memerlukan perawatan setelah mengalami penularan dari ibu.
Seorang tenaga kesehatan menyampaikan dalam diskusi kelompok pada Mei 2026:
“Dalam data infeksi menular seksual kami, sebagian besar kasus pada ibu hamil adalah sifilis. Bahkan, bayinya saat ini masih menjalani pengobatan dan harus mendapatkan suntikan setiap hari. Salah satu risiko yang paling sering ditemukan adalah penularan dari ibu ke anak.”
Temuan ini memperlihatkan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, deteksi dini infeksi menular seksual, akses terhadap pengobatan, serta informasi kesehatan reproduksi yang mudah dipahami dan dijangkau masyarakat.
Ketika perempuan menghadapi keterbatasan layanan dan informasi, risiko keterlambatan penanganan dapat meningkat. Karena itu, upaya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi tidak cukup hanya mengandalkan layanan pengobatan setelah masalah muncul. Pencegahan, edukasi, dan dukungan terhadap perempuan juga perlu menjadi bagian dari respons yang lebih luas.
Perempuan Bukan Sekadar Korban, Mereka Juga Penggerak Perubahan
Di tengah berbagai kerentanan tersebut, penelitian ini juga menyoroti peran aktif perempuan dalam mempertahankan kehidupan keluarga dan memperjuangkan hak masyarakat.
Pada tingkat rumah tangga, perempuan melakukan berbagai upaya adaptasi, seperti membeli air minum, menghemat penggunaan air, dan menyesuaikan kebiasaan sehari-hari agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Mereka juga merawat anggota keluarga yang sakit, mengupayakan pengobatan, serta memastikan kebutuhan kesehatan rumah tangga tetap berjalan.
Namun, perjuangan perempuan tidak hanya berlangsung di ruang domestik. Penelitian ini mencatat keterlibatan perempuan dalam aksi demonstrasi dan advokasi kepada perusahaan untuk menuntut akses air bersih serta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka rasakan.
Aksi kolektif tersebut mendorong perusahaan menyediakan pasokan air bersih setiap hari menggunakan mobil tangki bagi desa-desa terdampak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam menjaga keberlangsungan keluarga, tetapi juga dapat menjadi penggerak perubahan di tingkat komunitas.
Meski demikian, penelitian menilai bahwa strategi adaptasi tersebut masih berorientasi pada upaya bertahan hidup. Perempuan memang berusaha mengurangi dampak krisis, tetapi ruang dan kekuatan mereka untuk mengubah sistem pengelolaan kawasan industri yang melatarbelakangi persoalan tersebut masih terbatas.
Dengan kata lain, kemampuan perempuan untuk bertahan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan mereka terus menanggung beban yang tidak seimbang.
Kebijakan dan Layanan Kesehatan Belum Sepenuhnya Responsif terhadap Perempuan
Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tata kelola kawasan industri memengaruhi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Dengan menggunakan perspektif keadilan sosial, penelitian menyoroti tiga persoalan utama, yaitu distribusi manfaat, pengakuan terhadap pengalaman perempuan, dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan.
Dari sisi distribusi manfaat, penelitian menemukan adanya kebijakan insentif bagi ibu hamil dan menyusui sebesar sekitar Rp500.000 per bulan. Namun, akses terhadap program tersebut mensyaratkan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setempat. Akibatnya, perempuan pendatang yang tinggal di kawasan industri dan menghadapi risiko lingkungan serupa belum tentu memperoleh perlindungan yang sama.
Dari sisi pengakuan, layanan kesehatan dinilai masih cenderung berfokus pada penanganan medis secara individual. Padahal, persoalan kesehatan seksual dan reproduksi juga berkaitan dengan kondisi lingkungan, perubahan sosial, dan mobilitas penduduk. Penelitian bahkan mencatat belum ditemukannya materi edukasi di puskesmas yang membahas sejumlah persoalan relevan, seperti sifilis pada kehamilan, pentingnya pemeriksaan kehamilan, dan penanganan keputihan.
Sementara itu, dari sisi keterwakilan, perempuan masih lebih sering ditempatkan sebagai penerima manfaat program daripada sebagai pihak yang aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian juga menyoroti respons terhadap sejumlah persoalan, termasuk kekerasan seksual, yang dinilai masih cenderung reaktif dan berorientasi pada penyelesaian secara kekeluargaan, alih-alih memastikan perlindungan, pemulihan korban, dan pencegahan.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya melibatkan perempuan secara bermakna dalam perencanaan kebijakan, pengawasan lingkungan, dan penyelenggaraan layanan kesehatan di kawasan industri.
Transisi Energi yang Adil Harus Melindungi Hak Perempuan
Penelitian ini mengajak publik untuk melihat transisi energi dari sudut pandang yang lebih luas. Keberhasilan pengembangan industri nikel tidak semestinya hanya diukur melalui peningkatan produksi, pertumbuhan ekonomi, atau kontribusinya terhadap pengembangan teknologi energi bersih.
Transisi energi yang adil juga harus mempertimbangkan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung dampak lingkungan, serta siapa yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan memengaruhi keputusan.
Dalam konteks Halmahera Tengah, penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan perempuan terbentuk melalui keterkaitan antara perubahan ekologi, perubahan struktur sosial, meningkatnya beban kerja perawatan, serta tata kelola kawasan industri yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan dan hak perempuan.
Karena itu, perlindungan kesehatan seksual dan reproduksi perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan, pembangunan kawasan industri, dan penyediaan layanan kesehatan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, perusahaan, serta organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih menyeluruh.
Penguatan layanan kesehatan reproduksi, pemeriksaan kehamilan, edukasi kesehatan, akses air bersih, pencegahan kekerasan seksual, dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari upaya tersebut.
Sebagaimana ditegaskan dalam kesimpulan penelitian:
“Transisi energi hanya dapat disebut adil jika melindungi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, mengakui kerja perawatan yang dilakukan perempuan, dan melibatkan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam tata kelola kawasan ekstraktif.”
Pesan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak cukup hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus memastikan bahwa hak, kesehatan, keselamatan, dan martabat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri terlindungi.
Melalui penelitian ini, YKP menegaskan pentingnya menghubungkan keadilan ekologis, keadilan gender, dan keadilan kesehatan reproduksi. Ketiganya perlu berjalan beriringan agar transisi energi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, tanpa mengorbankan kehidupan dan hak perempuan.
Ingin mendapat laporan penilitan lengkapnya? KLIK LINK UNTUK ISI FORM PERMOHONAN DI SINI!
