Penguatan sistem rujukan kanker payudara dan kanker leher rahim (serviks) menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan perempuan mendapatkan akses pemeriksaan, diagnosis, dan penanganan kesehatan yang tepat. Namun, proses rujukan dari puskesmas ke rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, sarana dan prasarana, hingga belum optimalnya koordinasi antarfasilitas pelayanan kesehatan. Berbagai persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Diskusi Kelompok Terarah atau Focus Group Discussion (FGD) Awal Mekanisme Sistem Rujukan Kanker di Tingkat Puskesmas yang diselenggarakan pada Jumat, 9 Oktober 2026, di Hotel Asyana Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Program AMARA yang bertujuan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan mekanisme rujukan kasus indikasi kanker payudara dan kanker serviks antara puskesmas dan rumah sakit di DKI Jakarta. FGD melibatkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap manajemen dan program rujukan dari sepuluh puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) di wilayah intervensi Kemayoran dan Cakung. Diskusi juga melibatkan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Plan Indonesia, dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), dengan fasilitator dr. Radhiana Purisanti dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Melalui diskusi ini, peserta bersama-sama mengidentifikasi kondisi pelaksanaan rujukan kanker payudara dan kanker serviks, mulai dari kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP), alur rujukan, pembagian peran tenaga kesehatan, hingga koordinasi dengan rumah sakit. Pembahasan juga mencakup ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, pembiayaan, mekanisme pemantauan pasien, serta kebutuhan pengembangan sistem rujukan yang lebih terintegrasi.
Salah satu temuan positif dari diskusi adalah sudah adanya praktik baik dalam pelaksanaan skrining dan rujukan di sejumlah puskesmas. Puskesmas Cakung, misalnya, telah memiliki SOP penanganan temuan benjolan payudara dan tata laksana pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) positif maupun kasus yang dicurigai sebagai kanker serviks. Untuk pemeriksaan payudara, pasien dapat menjalani pemeriksaan SADANIS dan USG payudara sebelum dirujuk apabila ditemukan indikasi yang mencurigakan. Sementara itu, pasien dengan hasil IVA positif dapat memperoleh tindakan thermal ablasi di puskesmas kecamatan sesuai jadwal pelayanan, sedangkan pasien yang dicurigai mengalami kanker serviks akan dirujuk ke rumah sakit.
Dalam pelaksanaannya, bidan memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan, menyiapkan dokumen rujukan, serta membantu pemantauan pasien. Dokter bertugas melakukan konfirmasi terhadap hasil pemeriksaan dan menentukan rujukan lanjutan ke rumah sakit. Mekanisme serupa juga telah berjalan di Puskesmas Kemayoran, yang sudah memiliki SOP dan menggunakan sistem rujukan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan. Namun, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan penguatan, terutama terkait kesiapan tenaga kesehatan dan koordinasi antara petugas di puskesmas induk maupun pustu.
Meskipun sejumlah prosedur sudah berjalan, diskusi mengungkap bahwa proses rujukan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem tindak lanjut di rumah sakit. Selama ini, informasi mengenai kehadiran pasien dan hasil pemeriksaan lanjutan di rumah sakit sebagian besar diperoleh melalui komunikasi langsung dengan pasien, misalnya melalui WhatsApp. Puskesmas belum selalu mendapatkan informasi mengenai apakah pasien sudah datang ke rumah sakit, pemeriksaan apa yang telah dilakukan, serta tindak lanjut apa yang perlu dijalani.
Salah satu perwakilan Puskesmas Cakung menyampaikan bahwa keterbatasan jejaring komunikasi dengan rumah sakit membuat petugas kesulitan memantau perjalanan pasien setelah dirujuk.
“Kita enggak ada follow up ke fasilitas kesehatan. Kita enggak ada jejaring atau sistem yang bisa kita gunakan untuk follow up ke rumah sakit.”
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa surat rujukan saja belum cukup untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan secara berkelanjutan. Tanpa mekanisme umpan balik dari rumah sakit, puskesmas kesulitan mengetahui apakah pasien sudah memperoleh penanganan sesuai kebutuhan atau justru mengalami hambatan ketika mengakses layanan lanjutan.
Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan SDM dan kapasitas tenaga kesehatan. Di wilayah Cakung, misalnya, terdapat dua dokter yang dapat melakukan pemeriksaan USG payudara dan 27 bidan yang mampu melakukan skrining kanker payudara. Sementara untuk pelayanan kanker serviks, terdapat satu petugas yang mampu melakukan thermal ablasi, satu dokter, dan 27 bidan yang aktif melakukan skrining. Jumlah tenaga terlatih dan distribusi kapasitas tersebut masih perlu diperkuat agar pelayanan dapat diakses lebih dekat oleh masyarakat. Di Kemayoran, peserta juga menyampaikan perlunya pelatihan berkala, penambahan SDM khusus program kanker, serta tenaga yang secara khusus bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pasien.
Keterbatasan tenaga kesehatan juga berkaitan dengan beban kerja yang cukup tinggi. Bidan dan petugas kesehatan tidak hanya menangani program skrining kanker, tetapi juga menjalankan berbagai pelayanan lain, seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, posyandu, serta program penyakit tidak menular. Situasi ini membuat proses skrining dan pemantauan pasien belum dapat dilakukan secara optimal. Bahkan, koordinasi lintas program di dalam puskesmas masih perlu diperkuat agar pasien yang datang ke berbagai layanan tetap dapat teridentifikasi sebagai sasaran skrining kanker.
Selain SDM, ketersediaan sarana dan akses pasien terhadap layanan lanjutan juga menjadi perhatian. Peserta mengungkapkan bahwa tidak semua puskesmas memiliki peralatan dan tenaga terlatih yang memadai untuk pemeriksaan maupun tindakan tertentu, seperti USG payudara dan thermal ablasi. Di sisi lain, biaya transportasi menuju rumah sakit rujukan menjadi beban bagi sebagian pasien, terutama mereka yang tinggal cukup jauh dari fasilitas kesehatan. Ada pula pasien yang mengalami kesulitan mengakses sistem informasi rujukan karena tidak memiliki telepon genggam atau tidak mendapatkan dukungan pendamping untuk datang ke rumah sakit.
Persoalan ketepatan tujuan rujukan juga muncul dalam diskusi. Salah satu peserta membagikan pengalaman ketika pasien dengan benjolan payudara justru mendapatkan rujukan ke poli yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemeriksaannya sehingga harus kembali ke puskesmas untuk mengubah tujuan rujukan. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa pemahaman mengenai alur dan kriteria rujukan kanker perlu dimiliki oleh seluruh tenaga kesehatan, bukan hanya petugas yang secara khusus terlibat dalam program. Dengan demikian, pasien tidak perlu mengalami proses bolak-balik yang berpotensi menambah waktu, biaya, dan beban selama mengakses layanan kesehatan.
Aspek kerahasiaan pasien juga menjadi perhatian, khususnya ketika puskesmas melibatkan kader atau masyarakat untuk membantu proses tindak lanjut. Tenaga kesehatan menyampaikan kekhawatiran bahwa upaya menanyakan keberadaan pasien kepada lingkungan sekitar dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu perhatian warga terhadap kondisi kesehatan seseorang. Karena itu, mekanisme pendampingan dan pemantauan pasien perlu dirancang dengan tetap memperhatikan privasi, keamanan informasi, serta persetujuan pasien.
Berdasarkan berbagai temuan tersebut, peserta FGD menyampaikan sejumlah harapan untuk memperkuat sistem rujukan kanker payudara dan kanker serviks. Salah satunya adalah tersedianya rumah sakit rujukan yang lebih terkoordinasi berdasarkan wilayah, sehingga pasien dapat memperoleh pelayanan yang sesuai tanpa harus menempuh perjalanan terlalu jauh. Puskesmas juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai jadwal pelayanan, ketersediaan dokter, serta kuota rumah sakit rujukan agar pasien tidak datang tanpa kepastian mendapatkan pemeriksaan.
Kebutuhan lain yang banyak disoroti adalah pengembangan sistem monitoring dan pengingat (reminder) yang terintegrasi antara pasien, puskesmas, dan rumah sakit. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jadwal kedatangan pasien, status kehadiran, hasil pemeriksaan, tindakan yang sudah diberikan, hingga jadwal kontrol berikutnya. Dengan adanya sistem tersebut, puskesmas dapat mengetahui pasien yang belum datang atau belum mendapatkan tindak lanjut dan melakukan pemantauan secara lebih terarah.
“Harapan mungkin bisa ada sistem reminder terintegrasi antara RS, pasien dan petugas di puskesmas.”
Penguatan sistem rujukan juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkala, pemerataan tenaga terlatih, penyediaan alat pemeriksaan dan tindakan yang memadai, serta penguatan kolaborasi antarpetugas di dalam puskesmas. Peserta berharap koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit tidak hanya berlangsung ketika surat rujukan diterbitkan, tetapi juga berlanjut hingga pasien memperoleh pemeriksaan dan penanganan sesuai kebutuhannya.
Sebagai tindak lanjut FGD awal ini, tim AMARA akan mengompilasi berbagai masukan dari tenaga kesehatan dan melanjutkan diskusi dengan pihak ketiga, termasuk rumah sakit rujukan dan BPJS Kesehatan. Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan yang disampaikan puskesmas dengan kapasitas dan layanan yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan rujukan. Dalam notulensi juga dicatat rencana kunjungan tim AMARA bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ke Puskesmas Kemayoran pada 15 Oktober 2026 dan Puskesmas Cakung pada 16 Oktober 2026 untuk membahas lebih lanjut berbagai kebutuhan perbaikan di tingkat layanan.
Melalui rangkaian diskusi ini, penguatan mekanisme rujukan kanker diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah skrining atau penerbitan surat rujukan, tetapi juga memastikan setiap pasien dapat mengakses pemeriksaan lanjutan dan memperoleh tindak lanjut yang berkesinambungan. Sebab, keberhasilan upaya deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks tidak cukup diukur dari seberapa banyak perempuan yang berhasil diskrining, tetapi juga dari seberapa baik sistem kesehatan mampu memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.
