Blog

FGD Urgensi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan

Pengaturan terkait sistem kesehatan nasional di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, penyelenggaraan sistem kesehatan, pengaturan dan pengawasan terhadap obat dan makanan.   Semenjak diberlakukannya Undang-undang ini pada 13 oktober 2009, terdapat beberapa indikasi yang memperlihatkan …

Blog

Urgensi Pembahasan Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Korban Kekerasan Seksual dan Kelompok Rentan dalam RUU Kesehatan 

Save All Women and Girls (SAWG), koalisi yang beranggotakan organisasi dan individu yang memiliki fokus kerja pada advokasi pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) di Indonesia, menyerukan agar layanan berkenaan kesehatan seksual dan reproduksi, terutama bagi korban kekerasan seksual dan kelompok rentan dalam RUU Kesehatan diatur dengan standar hak asasi manusia dan prinsip layanan …

Blog

GIV Hijab Ajak Perempuan Indonesia Berbagi Kebaikan Melalui Kampanye The Beauty of GIVing “Ramadan Berbagi”

Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah dan murah hati. Bagi umat muslim di seluruh dunia, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperkuat keimanan, memperdalam hubungan dengan Allah SWT, dan memberikannya kembali kepada orang-orang di sekitar. Selain puasa, tarawih, dan membaca Al-Quran, berbagi kebaikan juga menjadi salah satu bentuk nyata yang bisa berdampak positif di bulan …

Blog

Diskusi Terbatas: CSO dan Pemerintah terkait Implementasi UU TPKS dan Penyusunan PP UPTD Diskusi Terbatas

Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan mandat dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bersama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan setiap masyarakat. Terpenuhinya Kesehatan Seksual dan Reproduksi tidak hanya perihal informasi dan pendidikannya saja, namun harus secara komprehensif termasuk layanan yang berkualitas dan bermutu bagi seluruh masyarakat, seperti yang tertulis pada PP No. 61 …

Blog

FGD Bersama OMS dalam Upaya Implementasi PP No. 61 Tahun 2014 dan PMK No. 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif serta Rekomendasi terhadap PP UU TPKS

Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai payung hukum yang menjamin pemenuhan hak bagi setiap korban kekerasan seksual telah hadir sebagai harapan bagi setiap masyarakat. Namun tentu saja setiap kebijakannya harus didukung oleh layanan yang terpadu dan komprehensif pula. Pada proses implementasinya, UU ini harus diperkuat dengan kebijakan pendukung …