Dalam episode PowerPuan kali ini, pembawa acara Giska berdiskusi dengan Ika Ayu, direktur organisasi feminis Samsara dan koordinator Save All Women and Girls (SAWG). Dialog ini berpusat pada reformasi kebijakan kesehatan di Indonesia, terutama berfokus pada Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 terkait layanan kesehatan reproduksi dan hak-hak aborsi. Ika menekankan perlunya legislasi …
Podcast episode kali ini bersama Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan, Ibu Nanda Dwinta membahas masalah kritis dalam mengakses hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia, terutama dalam konteks Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi yang baru saja diberlakukan. Tuan rumah, termasuk perwakilan dari YK (Youth Coalition), menekankan berbagai hambatan dan pembatasan …
Pada 20 Februari 2025 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Regulasi ini merupakan kebijakan turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi, yang bertujuan untuk mempercepat implementasi …
Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian pada awal Januari 2025. Pergub ini disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai …
