Podcast episode kali ini bersama Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan, Ibu Nanda Dwinta membahas masalah kritis dalam mengakses hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia, terutama dalam konteks Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 tentang kesehatan reproduksi yang baru saja diberlakukan. Tuan rumah, termasuk perwakilan dari YK (Youth Coalition), menekankan berbagai hambatan dan pembatasan …
Pada 20 Februari 2025 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 2 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Regulasi ini merupakan kebijakan turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi, yang bertujuan untuk mempercepat implementasi …
Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian pada awal Januari 2025. Pergub ini disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai …
“Saya senang bisa membantu perempuan lain untuk berdaya dan dapat menemukan informasi yang tepat untuk mendapatkan bantuan dan keamanan,” kata Faizah, seorang relawan komunitas perempuan dari Desa Bulubete, Sigi, Sulawesi Tengah. Faizah merupakan salah satu peserta aktif dalam program pelatihan untuk memperkuat respons masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender (KBG) di Palu dan Sigi, Sulawesi …
Praktik perkawinan anak di Indonesia masih marak kita temui baik di kota maupun di desa. Hal inimenjadi pekerjaan rumah bersama dan menjadi isu penting yang perlu diatasi. Angka perkawinananak di tingkat nasional saat ini trendnya terindikasi menurun namun beberapa provinsi di Indonesia masih cukup tinggi dan berada di atas angka nasional (11,21%). Pemerintah Indonesia menargetkan …
